Bercerai Kita Runtuh

Indonesia bersatu. karena faktor eksternal. Namun, keruntuhannya akibat faktor internal.

Kita tak mampu menjaga kesatuan karena tak ada "musuh" bersarna. Kini, zamannya lu, lu; gue, gue, bukan "kamu adalah aku", kita; tetapi "kami dan mereka".

Mengakui yang lain, yang berbeda, menghormati, dan ikut menjaga keberbedaan kini dinilai tidak waras. Yang waras adalah gua, gua; lu, lu. Kamu bukan aku. Dan karena kamu mengganggu keberadaanku, kamu harus minggir atau atau lenyapkan.

Prinsip, "kamu bukan aku" ini sudah menjalar dalam hubungan negara rakyat, milik umum milik privat, perusahaan buruh, kepala sekolah murid, lurah penduduk. Kita kaget saat rel KA digergaji agar gerbongnya terguling, saat kaca kaca jendela KA retak dilempari batu, lampu lampu taman dipecahi, monumen dan arkeologi dikotori grafiti, trotoar jadi kaki lima, kolong jalan layang menjadi hunian.

Itu semua hanya gejala kecil yang baru timbul. Selama ini kita menganggap waras waras saja saat prinsip la, lu, gue, gue, yang jauh lebih raksasa, telah berlangsung puluhan tahun. Gua pejabat, lu rakyat. Lu memotong rel KA, gua memotong anggaran perbaikan kampung dan dana bantuan bencana. Lu menyerobot lahan kosong di kota, gua menyerobot ratusan hektar hutan tropis. Lu bikin grafiti di sejumlah situs purbakala, gua telah lama membiarkan benda milik negara diperdagangkan di luar negeri. Lu bikin rumah. di kolong jembatan layang, gua menggusur hunian kumuh di kota demi "kepentingan umum". Apa yang kini kau lakukan, cuma tiruan dari yang aku lakukan puluhan tahun lalu.

Zaman edan
Gajah di pelupuk mata tak tampak, kutu tanaman di halaman tetangga tampak seperti gajah. Kita buta terhadap hukum kausalitas. Kekurangaan rakyat kecil, ketidakwarasan rakyat kecil, kenekatan rakyat kecil yang kian berani dan menonjol akhir akhir ini adalah akibat pertunjukan teater negara yang selama ini kita mainkan. Jika para pembesar boleh menggusur paksa, membabati hutan, membiarkan banjir, lumpur, menyerbu keluarga kami, mengapa saya tidak boleh membangun rumah di lahan kosong milik mereka? Jika mereka boleh memotong anggaran miliaran rupiah sehingga jembatan runtuh, bangunan SD ambruk, dan jatuh korban, mengapa saya tidak boleh memotong rel kereta api, menggali jalan umum. Mengapa mereka yang sudah puluhan tahun melanggar hukum dibiarkan hidup mewah, sedangkan kami yang melanggar hukum demi nyawa sendiri dituduh biadab?

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika guru guru (lelaki) kencing berdiri di tepi jalan, murid murid mungkin kaget akan ketidakwarasan guru-guru ini. Namun, saat kencing berdiri itu dianggap waras waras saja oleh para guru, para murid menirunya lebih ekstrem. Mereka kencing sambil berlari sepanjang jalan. Inilah zaman edan. Dalam zaman edan, yang waras itu edan, dan yang edan itu waras. Inilah yang terjadi pada zaman reformasi ini. Membunuh, merampok, dan mencuri milik umum itu dianggap baik, menipu publik itu baik asal semua ada hubungannya antara urusan privat dan umum. Semua ketidakwarasan itu waras belaka selama terjadi oposisi biner antara privat dan publik. Namun, ketidakwarasan itu jelas tidak waras jika menyangkut hubungan publik-publik dan privat-privat.

Mencuri milik negara atau milik umum itu wajar. Malah tidak waras kalau ada pribadi yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Merusak milik negara itu juga wajar wajar belaka, baik pribadi pejabatnya maupun rakyat kecil yang terpepet. Sebaliknya, atas nama negara, atas nama publik, seorang pejabat sah sah saia menggusur, merampas, menghancurkan milik rakyat kecil.

Yang berkuasa dan yang tak berdaya adalah pasangan kembar oposisi. Pasangan kembar ini bukan saling melengkapi, saling menghormati, saling mengakui, dan saling mengawini, melainkan pasangan perseteruan. Negara dan rakyat pasangan permusuhan, pertikaian, perceraian. Setelah bersatu pada masa revolusi, bulan madu negara-rakyat ini menjadi pasangan musuh. Rakyat mulai berani dan beringas merusak barang-barang milik negara, milik umum.

Kontradiksi etika
Rakyat adalah murid yang baik, penurut. Tetapi jika yang seharusnya dipatuhi, disegani, dituruti, diteladani malah kencing berdiri, apa boleh buat jika rakyat mengencingi guru guru itu. Negara ini rusak oleh pemimpinnya sendiri. Para pengelola negar bersikap kontradiktif dengan etikanya sendiri. Yang seharusnya menjadi teladan, menjadi pecundang. Yang seharusnya mengayomi, ikut merusak. Yang seharusnya melayani, minta dilayani. Yang seharusnya membantu malah minta bantuan. Bukan melindungi, malah mengancam.

Bagaimana rakyat dapat tahan menonton teater negara ini. Kini saatnya rakyat memainkan teaternya sendiri. Jika dalam teater negara rakyat jadi korban, dalam teater rakyat negara jadi korban. Rakyat mulai merusak milik negara. Lambang lambang pemerintahan dihujat. Benda benda milik pemerintah dirusak.

Ini tanda tanda zaman, sebuah gejala geiala awal. Rakyat sudah tidak waras lagi menggergaji rel kereta api, merusak jalan tol membakar gedung mewah kabupaten, mencorengi monumen monumen negara. Jika teater negara ini tidak segera men hentikan lakon lamanya, tidak heran jika ketidakwarasan rakyat akan meningkat bukan saja pada lambang milik negara dan pemerintahan, melainkan menjurus kepada aktor aktornya. Peradilan rakyat akan muncul. Revolusi Perancis dan revolusi khmer Merah di Kamboja bisa terwujud di Indonesia. Kegilaan tidak akan dapat dibendung lagi.

Seuntung untungnya yang gila lebih untung yang tidak ikut gila, meski tak dapat bagian.


JAKOB SUMARDJO

Nasib Gelandangan Tua yang Dibuang ke Tepi Hutan

Tatapan mata 20 orang berusia lanjut itu kosong. Raut wajah mereka tidak membersitkan senyum. Bajunya kumal, lusuh, bahkan tak terurus. Suratmi, salah seorang gelandangan berusia 65 tahun itu, sesekali menyeka air matanya dengan kain kumal yang melingkar di lehernya. “Kami ditangkap polisi PP Jombang dan dibuang ke sawah dekat hutan,” ujarnya dalam bahasa Jawa saat ditemui di Panti Unit Pelayanan Sosial Bina Karya Kertosono, Nganjuk, dua hari lalu.

Suratmi menuturkan dia dan 19 rekannya diturunkan secara paksa dari truk terbuka oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang di malam buta pada Selasa lalu di persawahan sepi pinggir hutan dekat Desa Ketawang, Gondang, Nganjuk, Jawa Timur. Tak ada perlawanan karena tangan-tangan kekar yang menarik mereka turun dari truk lebih kuat dibanding tubuh renta mereka. Dengan pandangan mata yang kabur, mereka tertatih-tatih mencari jalan di malam gelap diiringi hujan deras.

Beruntung sejumlah warga menemukan mereka pada malam keesokan harinya di kawasan hutan Ketawang. Di malam buta itu warga membawa mereka ke balai desa dan memberi mereka makan. Warga bersama pamong desa setempat lalu melapor ke kantor Kepolisian Sektor Gondang dan kemudian menitipkan mereka ke Panti Sosial Bina Karya di Kertosono, Nganjuk.

“Salah kulo niki nopo toh, mas? Kulo pancen kere, tapi kulo sanes maling (Salah saya ini apa, Mas? Saya memang kere, tapi bukan maling). Mengapa kami diperlakukan seperti ini.” Ujar Suratmi di tempat penampungan sementara itu. SUratmi mengaku tidak dendam diperlakukan seperti ini. “Tapi mesti wonten balesane (tapi kelak akan ada balasannya),” ujarnya.

Kepala Panti Sosial BIna Karya Kertosono, Marnoto, heran melihat kejadian ini. “Meski gelandangan dan pengemis, mereka juga manusia. Apalagi usia mereka sudah lanjut,” ujarnya. Sejatinya, kata Marnoto, pantinya tidak bisa menampung mereka. Sebab, pantinya bertugas memberikan bekal keterampilan kepada gelandangan dan pengemis yang masih bisa hidup mandiri. Sedangkan para jompo jelas tidak mungkin. Tapi Marnoto akan berkoordinasi dengan panti yang bisa menampung mereka.

Adapun Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Satpol PP Jombang, Jawa Timur, Wiko F. Diaz, saat dimintai konfirmasi mengatakan sejumlah gelandangan dan pengemis berusia tidak produktif atau 55 tahun ke atas telah diturunkan di daerah perbatasan Jombang-Nganjuk, tepatnya di Kertosono. “Kami tidak mungkin tega membuang mereka begitu saja,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, ini berawal saat petugas Satpol PP merazia berbagai sudut kota di Jombang pada Selasa lalu. Sebanyak 32 gelandangan dan pengemis terjaring. Di antara mereka dikembalikan di rumah singgah, dijemput keluarga, dan sebagian diantar ke perbatasan Jombang, Nganjuk. Para gelandangan itu diturunkan ke daerah perbatasan dengan harapan agar mereka pulang ke kampung halamannya di luar kota Jombang. Lagi pula, kata Wiko, pihaknya telah memberikan uang saku untuk transportasi kepada para gelandangan itu. “Kami member ala kadarnya,” ujarnya.



Koran Tempo, 9 Februari 2008, (Dwidjo U Maksum/ Dini Mawuntyas).